Advertisement

Pemkab Banyuwangi Raih Opini WTP ke-13 Kali Berturut-turut dari BPK

Bagikan Artikel

Berita Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Pencapaian ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut bagi Banyuwangi sejak tahun 2012.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, pada Kamis (17/4/2025). Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima langsung laporan tersebut dari Kepala Perwakilan BPK Jatim, Yuan Candra Djaisin, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah.

“Perolehan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Banyuwangi disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan,” ujar Yuan Candra Djaisin.

Menurutnya, opini WTP mencerminkan komitmen daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Bupati Ipuk menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas capaian tersebut. Ia menyebutkan bahwa opini WTP dari BPK merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi.

“Ini bentuk transparansi sekaligus tanggung jawab kami kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih kepada BPK dan seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga kualitas laporan keuangan,” kata Ipuk.

Ia menambahkan, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 13 tahun menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih baik.

“Dengan tata kelola keuangan yang baik, output dan outcome dari program pembangunan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ipuk menekankan bahwa capaian ini juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan dari pemerintah pusat maupun investor terhadap Banyuwangi. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memberikan dasar kuat bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan dukungan program, sekaligus menjadi daya tarik bagi investasi.

“Ini menjadi sinyal positif bahwa Banyuwangi adalah daerah dengan manajemen keuangan yang profesional. Kami harap ini juga mendorong lebih banyak investasi yang masuk dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.

Loading RSS Feed

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *