Berta Banyuwangi – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dicanangkan Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan (piloting) perdana, diminta berbagi pengalaman dan strategi sukses dalam mengawal implementasi program tersebut.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani didapuk memaparkan success story pelaksanaan Bansos Digital di hadapan para kepala daerah dalam forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Di hadapan jajaran kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Ipuk mengupas secara komprehensif berbagai tantangan, kendala, hingga solusi konkret yang diterapkan Banyuwangi selama pelaksanaan piloting Digitalisasi Bansos.

Salah satu tantangan utama, menurut Ipuk, adalah keterbatasan infrastruktur digital. Proses pendataan bansos berbasis digital membutuhkan perangkat serta sinyal seluler yang memadai.

“Di Banyuwangi, tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Di kawasan perkebunan bahkan tidak ada sinyal sama sekali. Selain itu, tidak semua penerima bantuan memiliki handphone,” jelas Ipuk.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi jemput bola dengan mengerahkan berbagai elemen masyarakat sebagai pendamping pendataan. Mereka terdiri dari ASN, staf desa dan kelurahan, kader dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama. Total lebih dari 4.000 orang dilibatkan.

“Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semua bergerak secara sukarela. Yang terpenting, kami lebih dulu memberikan pemahaman utuh mengenai pentingnya digitalisasi bansos ini,” ungkap Ipuk.

Bagi wilayah yang sulit dijangkau sinyal, warga diarahkan datang ke kantor desa. Di lokasi tersebut, pendataan dilakukan secara terjadwal antar desa agar penggunaan sinyal bisa lebih optimal.

“Kami atur jadwalnya agar sinyal bisa dibagi dengan teratur. Tidak berebut, supaya tidak lemot,” tutur Ipuk.

Forum tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Sebelumnya, para peserta juga menerima pemaparan terkait Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PAN RB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Paparan juga disampaikan oleh Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

“Setelah sukses piloting di Banyuwangi, kini tahapannya jauh lebih efisien. Dalam satu hingga dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya, pada Oktober mendatang, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini akan diterapkan secara nasional,” pungkas Luhut Binsar Pandjaitan. (*)