By Luqman 
Berita Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berlangsung di Pendopo Kabupaten pada Senin (17/3/2025). Acara ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi pembangunan Banyuwangi ke depan.
Dalam sambutannya, Ipuk menegaskan bahwa arah pembangunan Banyuwangi pada tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat guna mempercepat penurunan angka kemiskinan.
“Kami akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui berbagai program yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok marginal. Dengan meningkatnya pendapatan warga, diharapkan angka kemiskinan dapat ditekan lebih cepat,” ujar Ipuk.
Untuk mencapai target tersebut, Ipuk mengungkapkan sembilan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2026. Beberapa di antaranya adalah:
- Peningkatan produksi pangan – Banyuwangi akan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan komoditas pangan pokok, seperti beras biofortifikasi. Program ini akan melibatkan ratusan petani guna meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Peningkatan nilai tambah produk UMKM – Melalui pelatihan dan pendampingan, produk UMKM akan didorong agar lebih kompetitif di pasar nasional maupun internasional.
- Perluasan pasar sektor pertanian dan pariwisata – Pemerintah akan menggenjot skema kerja sama antar daerah, seperti paket wisata bersama dengan Kabupaten Buleleng dan Jembrana di Bali.
- Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor UMKM dan pariwisata – Langkah ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Banyuwangi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan – Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar distribusi barang dan jasa di pusat-pusat ekonomi.
- Perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan – Program bantuan sosial akan diperkuat untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan yang memadai.
- Penguatan pendidikan yang berdaya saing – Pemerintah akan membuka program beasiswa bagi pelajar berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- Peningkatan akses kesehatan dan pola hidup sehat – Berbagai program akan digalakkan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- Reformasi birokrasi – Pemerintah daerah akan mendorong percepatan digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa agar pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.
Musrenbang RKPD 2026 diikuti oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi, baik secara luring maupun daring. Turut hadir dalam acara ini Asisten Administrasi Umum Provinsi Jawa Timur, Akhmad Jazuli, Kepala Bakorwil V Choirul Anwar, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Manajer PT PLN Banyuwangi, serta perwakilan perbankan, perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, dan organisasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Ipuk menekankan pentingnya musyawarah ini dalam menghasilkan solusi terbaik bagi berbagai isu nasional maupun provinsi yang berdampak pada Banyuwangi.
“Para camat harus mampu menentukan skala prioritas, karena tidak semua usulan bisa kita akomodasi mengingat keterbatasan fiskal daerah,” tegas Ipuk.
Berbagai usulan dari Musrenbang tingkat kecamatan ini nantinya akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi. RKPD tersebut akan menjadi pedoman dalam perumusan program pemerintah daerah untuk tahun 2026.
Dengan adanya Musrenbang ini, diharapkan Banyuwangi dapat terus berkembang dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. (*)
