Jawa Pos Radar Banyuwangi – Kesehatan merupakan salah satu modal penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Banyuwangi berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap standar pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Salah satunya melalui survei Pola Pangan Harapan (PPH).

PPH berkaitan erat dengan angka konsumsi makanan keseharian masyarakat. Termasuk soal kecukupan protein, daging, kacang-kacangan, susu, karbohidrat, dan lainnya.

Kepala Bidang (Kabid) Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapangan) Banyuwangi Abdul Halim mengatakan, penilaian PPH tidak lain untuk melakukan perencanaan konsumsi, kebutuhan, dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. ”Untuk saat ini masyarakat Banyuwangi mayoritas hanya mengonsumsi karbohidrat berupa nasi. Persentase tersebut setidaknya mencapai 60 sampai 70 persen,” ujarnya.

Menurut Halim, di tahun 2023, konsumsi sehari-hari 85 persen masyarakat kurang asupan protein hewani, sayur, dan buah. Selain itu, karbohidrat seperti nasi juga lebih banyak diimbangi dengan makanan seperti umbi-umbian. Meski memiliki vitamin berbeda, namun beberapa jenis umbi disebut sama seperti karbohidrat pengganti nasi.

”Masyarakat kehilangan keseimbangan makanan antara 4 sehat 5 sempurna. Yang terpenting saat ini apa isi piringku. Khawatirnya, jika terlalu banyak mengkonsumsi nasi yang mengandung banyak gula, penyakit lebih banyak diserap jika tidak diimbangi sayur atau kebutuhan tubuh lainnya,” jelasnya.

Halim mengungkapkan, survei PPH pada masyarakat di Banyuwangi dilakukan bukan tanpa alasan. Dikatakan, setelah mendapat hasil yang konkret di lapangan, pemkab diharapkan mampu memberikan penanganan yang layak dan tepat pada sasaran yang membutuhkan.

Penanganan PPH tentu memiliki sejumlah korelasi. Di antaranya masalah pendidikan yang ada di Banyuwangi, jumlah pendapatan atau penghasilan masyarakat tiap bulannya, serta makanan yang dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. ”Saat ini wilayah yang telah berhasil menerapkan PPH salah satunya Kota Jombang. Kami berharap nantinya intervensi yang didapatkan lebih tepat. Terutama dalam penanganan tengkes (stunting) yang menjadi atensi serius di Bumi Blambangan,” pungkas Halim.

sumber:radarbanyuwangi.id