By Luqman 
Berita Banyuwangi – Masalah kemiskinan dan perdagangan orang (TPPO) masih menjadi persoalan krusial di Indonesia. Minimnya lapangan kerja, rendahnya edukasi ketenagakerjaan, serta ketimpangan ekonomi kerap dimanfaatkan oleh sindikat TPPO dengan dalih menawarkan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri.
Fenomena ini kian mengkhawatirkan. Data dari KBRI Phnom Penh menunjukkan lonjakan kasus WNI bermasalah akibat TPPO dari 56 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.310 kasus pada 2024. Dalam dua bulan pertama 2025 saja, tercatat 841 kasus baru. Kondisi ini menjadi perhatian serius, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sebagai upaya preventif, Migrant CARE Banyuwangi menyelenggarakan Dialog Publik Ber-seri “Migrasi Aman untuk Mencegah Perdagangan Orang” pada Rabu, 7 Mei 2025 di Hotel Surya, Jajag. Kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi publik tentang jalur migrasi legal dan aman, serta pencegahan perdagangan manusia.
Kegiatan ini menggandeng berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, hingga para mantan pekerja migran (PMI). Ria Yuli N. bertindak sebagai fasilitator dalam kegiatan ini, dengan narasumber dari P4MI Banyuwangi, Disnakertrans Banyuwangi, dan Polresta Banyuwangi.
Menurut Kombes Pol Farman, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim, TPPO di wilayah Jawa Timur marak terjadi melalui modus pengiriman pekerja ilegal ke Malaysia. “Mereka dijanjikan pekerjaan dan gaji tinggi, namun kenyataannya dieksploitasi bahkan ditelantarkan,” jelasnya.
Sumali, Kepala UPT P2TK Disnakertrans Jatim, menyebut bahwa sejak Januari hingga Maret 2025 sudah tercatat 25 korban TPPO, termasuk dari Kabupaten Banyuwangi. Ia menegaskan pentingnya peningkatan pengawasan dan literasi masyarakat. Dialog publik ini bertujuan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TPPO dan pentingnya migrasi legal, Memberikan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran dan prosedur migrasi yang aman, Membangun jaringan informasi dan dukungan bagi calon PMI.
Dari kegiatan ini, diharapkan Masyarakat lebih waspada dan teredukasi soal jalur migrasi resmi, Pemerintah lebih berpihak pada isu perlindungan PMI, Terbentuk sinergi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat sipil dalam menangani TPPO, Penegakan hukum lebih kuat terhadap pelaku perdagangan orang.
Dialog ini diikuti oleh berbagai pihak penting di Banyuwangi Perwakilan dari Garda PMI, KKBS, SBMI Banyuwangi, P4MI, Disnakertransperin Banyuwangi, dan Polresta Banyuwangi, Lima kepala desa dari daerah rawan migrasi non-prosedural Sumbermulyo, Kendalrejo, Kedungasri, Kedungwungu, dan Wonosobo, 14 orang mantan PMI dan 15 anggota keluarga PMI, 5 jurnalis dari media lokal.
Migrasi aman bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis mencegah kejahatan kemanusiaan lintas negara. Edukasi menyeluruh—tidak hanya pada agen tenaga kerja tapi juga masyarakat desa—menjadi penting agar warga mampu membaca peluang kerja secara cerdas dan memahami risiko TPPO. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Migrant CARE Banyuwangi atas kerja sama dengan Migrant CARE Jakarta dan AWO Internasional.
